SPOTLIGHT

Dinamika Politik Perempuan

Menakar Kuantitas dan Kualitas Anggota DPRD Perempuan di Jawa Timur

 

Tantangan pada Keterwakilan Perempuan

Kepastian hukum affirmative action untuk keterwakilan perempuan di parlemen terus mendapatkan tantangan. Setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008 dengan dalih bahwa produk hukum ini diskriminatif, kemudian sistem kuota 30% diundangkan lagi melalui dengan UU No. 8 Tahun 2012 yang mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan dari total caleg, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Read more

Analisis Perolehan Suara dalam Pemilu 2014

Caleg Perempuan Mempersiapkan Diri Memenuhi Janji Kuota

News

Perempuan merapatkan barisan: Pegiat HAM dan kader Parpol membangun visi bersama

Oleh: Felippa Amanta

 

Mendekati Pileg 2019, dinamika politis di DPR dan lingkungan partai politik sudah mulai terasa riuh. Peraturan-peraturan Pemilu sudah mulai ditarik-ulur untuk memenuhi kepentingan parpol. Baru-baru saja, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu menyetujui penambahan 15 kursi DPR, dari 560 menjadi 575 orang. Untuk itu, kini adalah saat yang tepat bagi kader parpol perempuan maupun aktivis perempuan untuk membekali diri dengan pengetahuan sedini mungkin. WYDII, didukung oleh Women’s Learning Partnership (WLP), akan mengadakan pelatihan Kepemimpinan Perempuan Partisipatoris dan Advokasi HAM di Novotel, Surabaya pada tanggal 11-13 Juni 2017. Peran perempuan Indonesia di ranah publik sangat besar, termasuk di perusahaan dan lingkungan bisnis, namun jumlah keterwakilannya perempuan di ranah politik sangat tidak proporsional, masih sangat rendah. UU Pemilu tahun 2003 sudah mewajibkan 30 persen perempuan dari total kandidat Pileg, tetapi di tiga Pileg berikutnya––2004, 2009, dan 2014––perempuan hanya meraih kursi kurang dari 18 persen.

Read more

And The Winner Goes To...

And finally we won a gold award at the #GIC2015 in Jakarta, over 241 great global ideas to make all voices count.

The Winer

Read more

Daftar Peserta Training of Trainer (ToT) 2015

Kepemimpinan Perempuan Nasional
Women’s Learning Partnership (WLP)

and Women Youth for Development Institute (WYDII)

April 26 – 29, 2015.

 

Surabaya Terbukanya peluang bagi para perempuan dalam berkompetisi secara bersama-sama dengan laki-laki untuk saling membangun bangsa kedepan dengan ide-ide pembangunan yang berkelanjutan menjadi tantangan yang harus dihadapi bagi perempuan kedepan untuk bersama-sama saling membentuk jaringan dan saling menguatkan untuk meningkatkan kapasitas, agar peranan perempuan dalam memberikan sumbangsihnya demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan semakin besar. Saat ini, tim pelatihan Kepemimpinan Perempuan Nasional WYDII dengan bangga mengumumkan para calon pemimpin perempuan yang akan bertemu untuk saling berbagi pengalaman dan ide-ide kepemimpinan modern yang horizontal, inklusif, dan partisipatif, di Surabaya.

Read more

WYDII's Idea Has Reached The Final Round

IMG_0931

Dengan penuh rasa bangga, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa proposal kita “A Voice for Women to Deepen Indonesian Democracy” berhasil memasuki babak final bersama 10 finalis lainya yang berasal dari 9 negara. Read more

350 Switch Camp 2014

KULONPROGO, YOGYAKARTA, 21-23 MARET 2014


Sekitar seratus orang aktivis lingkungan dari seluruh Indonesia berkumpul di Kulonprogo, Yogyakarta pada tanggal 21-24 Maret 2014. Acara ini diselenggarakan di Wildlife Rescue Center (WRC). Para pemuda dari berbagai daerah Indonesia ini berkumpul untuk menginisiasi gerakan pemuda global mengatasi krisis lingkungan. Woman and Youth Development Institute of Indonesia (WYDII) Surabaya mendelegasikan Ahmad Hamzah dalam agenda yang diadakan oleh 350 Indonesia, sebagai bagian dari gerakan global yang diiniasiasi oleh 350.org untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Di sini, para peserta dilatih berbagai keterampilan yang akan membantu mereka menciptakan perubahan di regional masing-masing, termasuk pengorganisasian online, perencanaan kampanye, komunikasi dan mobilisasi masyarakat.

Read more

 
Event

Perempuan merapatkan barisan: Pegiat HAM dan kader Parpol membangun visi bersama

Oleh: Felippa Amanta

 

Mendekati Pileg 2019, dinamika politis di DPR dan lingkungan partai politik sudah mulai terasa riuh. Peraturan-peraturan Pemilu sudah mulai ditarik-ulur untuk memenuhi kepentingan parpol. Baru-baru saja, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu menyetujui penambahan 15 kursi DPR, dari 560 menjadi 575 orang. Untuk itu, kini adalah saat yang tepat bagi kader parpol perempuan maupun aktivis perempuan untuk membekali diri dengan pengetahuan sedini mungkin. WYDII, didukung oleh Women’s Learning Partnership (WLP), akan mengadakan pelatihan Kepemimpinan Perempuan Partisipatoris dan Advokasi HAM di Novotel, Surabaya pada tanggal 11-13 Juni 2017. Peran perempuan Indonesia di ranah publik sangat besar, termasuk di perusahaan dan lingkungan bisnis, namun jumlah keterwakilannya perempuan di ranah politik sangat tidak proporsional, masih sangat rendah. UU Pemilu tahun 2003 sudah mewajibkan 30 persen perempuan dari total kandidat Pileg, tetapi di tiga Pileg berikutnya––2004, 2009, dan 2014––perempuan hanya meraih kursi kurang dari 18 persen.

Read more

Program SMS Gateway

Sosialisasi dan Pembelajaran dari Program Survey SMS Gali Pendapat

Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singgosari Kabupaten Malang

Pada tanggal 7 April, 2016, WYDII mengelar workshop mensosialisasikan hasil survey melalui SMS. Survey SMS yang dengan tujuan menjaring aspirasi khususnya dari kelompok perempuan. Workshop ini dibuka oleh Wakil Bupati Malang, Bapak Haji Sanusi, juga dihadiri oleh berbagai perwakilan Bappeda Bidang Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Perlindungan Anak, perangkat desa Kabupaten Malang, hadiri juga oleh kepala desa, perangkat desa Tunjungtirto, jaringan LSM setempat dan beberapa wartawan setempat.

Gali aspirasi dilakukan melalui SMS via HP, mengajak perempuan untuk berpendapat program-program prioritas apa yang mereka harapkan. Survey SMS ini terbagi dalam tiga tahapan; (1) Pertama, menjajaki sejarah relasi perempuan dengan pemerintahan desa; (2) Kedua mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam proses perencanaan pembangunan desa; (3) Ketiga menjajaki program-program yang menjadi prioritas bagi perempuan dan mekanisme eksekusi dari program-program tersebut agar betul-betul memberikan manfaat

IMG_9237

OUTPUT

Output dari kegiatan ini adalah; (1) Meningkatnya pemahaman dan persamaan persepsi para Kepala Desa terkait pentingnya partisipasi perempuan sebagai elemen penting dalam perwujudan tata kelola pemerintah desa yang transparan, akutanble dan responsif gender; (2) Model “gali aspirasi melalui SMS” direplikasi di beberapa desa yang menjadi peserta seminar dan lokakarya; (3) Adanya peta permasalahan yang muncul dan potensi-potensi desa yang bisa dikembangkan terkait implementasi UU Desa; (4) Adanya matrikulasi dukungan dan intervensi serta pembagian peran antar para stakeholder (pemda/SKPD, Orhganisasi kemasyarakatan dan PT serta pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan desa dalam pembangunan.

IMG_9034

KURUN WAKTU SURVEY

Survey ini dilakukan selama 5 bulan, melibatkan 560 responden, 85% perempuan dan 15% laki-laki. Secara umum perempuan berpandangan bahwa program-program pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas bagi mereka, yang berhubungan dengan peningkatan tingkat taraf hidup keluarga. Dan sebagian besar laki-laki berpandangan program-program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas mereka. Meskipun terdapat kurang dari 10% laki-laki juga berpendapat bahwa program peningkatan sumber daya manusia juga penting. Poin penting lain yang kami temukan dalam survey ini adalah lebih dari 80% responden perempuan tidak pernah mengikuti dan tidak pernah diundang dalam acara rembug atau musyawarah desa. Perempuan yang mengikuti acara rembug desa sangat kecil dan jumlah perempuan yang bicara atau menyampaikan pendapatnya secara langsung juga sangat kecil.

Ada banyak faktor yang menyebabkan mengapa partisipasi perempuan dalam musyawarah atau rembug desa terbatas baik yang berasal dari diri perempuan itu sendiri maupun penyebab dari luar diri perempuan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang memungkinkan para perempuan desa dapat menyampaikan pendapat nya. Salah satu strategi yang dicoba dikembangkan dengan memanfaatkan media komunikasi yang dipandang sudah dimiliki hampir semua warga adalah menyampaikan aspirasi untuk pembangunan desa melalui SMS, strategi ini dipandang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok perempuan desa. Walaupun tidak semua elit desa berlaku seperti ini, tetapi sebagian besar ketika perempuan menyampaikan aspirasinya cenderung tidak didengar apalagi ditindaklanjuti, kalaupun didengar biasanya untuk realisasinya juga sangat kecil. Yang juga menjadi ironis juga diantara sesama perempuan kadang juga tidak saling mendengar dan mendukung.

IMG_0527

IMG_5166

Alternatif penyampaian aspirasi via SMS juga menjamin rasa aman perempuan, karena sebagian besar perempuan desa menilai bahwa berbicara dan menyampaikan aspirasi di forum seperti rembug desa memerlukan keberanian dan kemampuan agar pendapat perempuan bisa didengar dan diterima bahkan bisa menjadi bagian dari keputusan yang ditetapkan di tingkat desa.

IMG_7971

Read more

Movie Screening: SAVING FACE

Movie Screening

"Saving Face"

Flyer Dec 15

Read more

 

Documentations