Oleh: Felippa Amanta

 

Mendekati Pileg 2019, dinamika politis di DPR dan lingkungan partai politik sudah mulai terasa riuh. Peraturan-peraturan Pemilu sudah mulai ditarik-ulur untuk memenuhi kepentingan parpol. Baru-baru saja, Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu menyetujui penambahan 15 kursi DPR, dari 560 menjadi 575 orang. Untuk itu, kini adalah saat yang tepat bagi kader parpol perempuan maupun aktivis perempuan untuk membekali diri dengan pengetahuan sedini mungkin. WYDII, didukung oleh Women’s Learning Partnership (WLP), akan mengadakan pelatihan Kepemimpinan Perempuan Partisipatoris dan Advokasi HAM di Novotel, Surabaya pada tanggal 11-13 Juni 2017. Peran perempuan Indonesia di ranah publik sangat besar, termasuk di perusahaan dan lingkungan bisnis, namun jumlah keterwakilannya perempuan di ranah politik sangat tidak proporsional, masih sangat rendah. UU Pemilu tahun 2003 sudah mewajibkan 30 persen perempuan dari total kandidat Pileg, tetapi di tiga Pileg berikutnya––2004, 2009, dan 2014––perempuan hanya meraih kursi kurang dari 18 persen.

WLT2015

Selain untuk melakukan konsolidasi dengan kader Parpol perempuan, pelatihan ini juga bertujuan membangun forum pembelajaran bersama antar pegiat perempuan, mahasiswa, kader parpol, dan anggota legislatif. Bersatunya pegiat parpol dan pegiat HAM akan membangun sinergi yang saling menguatkan perjuangan kelompok perempuan, terutama dalam membangun dan meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan perempuan.

 

Pelatihan ini akan diikuti oleh 28 perempuan yang terdiri dari pegiat perempuan/gender, kader/pengurus partai politik, anggota legislatif perempuan, mantan caleg perempuan, dan perwakilan mahasiswa. Selama tiga hari, peserta bersama fasilitator yang berpengalaman akan berkonsolidasi membahas pengalaman dan pembelajaran bersama tentang kepemimpinan perempuan di ranah politik selama, membahas dinamika yang terjadi di beberapa Parpol dan dampaknya terhadap prospek politik perempuan di 2019. Pelatihan ini juga akan membahas pendidikan HAM dan strategi-strategi advokasi dan aksi. Di hari terakhir, peserta memiliki kesempatan untuk beraudiensi dengan perwakilan dari Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jatim dan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Misi pokok dari pelatihan ini adalah meskipun berbagai kelompok perempuan berada di jalur yang berbeda tetapi mereka memiliki kesamaan tujuan untuk membangun dan meningkatkan pemberdayaan dan kesetaraan perempuan di berbagai lini publik maupun privat.