*Disusun oleh Erma Susanti dan Siti Nurjanah

Perjalanan Kuota untuk Perempuan

Advokasi affirmative action untuk perwakilan politik perempuan makin tak terbentung dengan lahirnya era reformasi tahun 1998, yang kemudian ditandai dengan dikeluarkannya UU No 12 tahun 2003. Namun, tingkat implementasi UU ini selalu mengalami tantangan politis yang luar biasa besar, mulai dari insiden pembatalan UU tahun 2008 oleh Mahkamah Konstitusi yang disponsori oleh beberapa partai politik dominan, sampai dengan yang terkini manuver Komisi II DPR yang menolak penerapan kuota 30 persen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, bahwa partai politik harus menetapkan setiap tiga calon legislatif, sekurang-kurangnya satu calon adalah perempuan. Manuver ini kemudian dijawab oleh berbagai lembaga pro-demokrasi, diantaranya Perludem, IPC, KIPP, KIPP Jakarta, JPPR, YAPPIKA, Puskapol UI, Demos, ICW, Indonesia Budget Center (IBC), maupun Seknas FITRA, membangun koalisi untuk mengawal dan membentengi implementasi kuota 30 persen.

 

• Sistem kelas dan gender yang ada dalam masyarakat berpotensi besar dalam meningkatkan kesenjangan sosial;
• Caleg perempuan mengemban mandat perempuan, karenanya kuota yang dijamin dalam UU Pemilu bertujuan untuk mengubah ketertinggalan perempuan.
Antusiasme dan Laju Pemahaman

 

Sayangnya, setelah bersusah-payah memperjuangkan kuota perempuan selama beberapa dekade, banyak aktivis perempuan yang semula ada dibarisan paling depan, justru enggan berjibaku di tingkatan praxis, baik dalam perebutan kursi-kursi legislatif maupun kursi-kursi eksekutif. Tampaknya celah yang tajam antara tingkatan idealisme dan realitas politik masih belum terjembatani, ruang politik terkesan terlalu buram untuk sekedar dikenali. Dalih-dalih idealisme lebih sering muncul ketika menjawab tantangan mengapa aktivis perempuan potensial tidak terjun dalam politik praktis, seakan-akan member kesan bila selama ini aktivis perempuan berada ditataran imagi semu, bahwa partai politik adalah wilayah kekuasaan yang harmonis, damai, populis dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya bahwa partai politik adalah wilayah korup, elitis, penuh konflik, eksploitatif, manipulatif dan masih banyak lagi kalau harus terus didaftar.

 

 

Padahal, salah satu alasan perjuangan sistem kuota untuk perempuan adalah dengan masuknya perempuan dalam eskalasi pertarungan kekuasaan di parpol, diharapkan nantinya akan mampu menorehkan warna politik yang berbeda, yaitu menyuarakan aspirasi minoritas (perempuan) yang selama ini dibungkam oleh arus politik dominan.

 

Kelompok yang Diuntungkan Sistem Kuota

Diperlukan waktu yang tidak pendek untuk mengenal arena politik dengan baik,yang tentu saja akan saja sulit dicapai bila kita berada diluar arena. Perempuan harus mengambil bagian dengan terjun ke dalam arenapolitik dan memulai proses pembelajaran praktis bersama-sama politisi laki-laki, berproses menjadi unsur yang berperan dalam mengoperasikan sistem, terutama menguasai celah-celah sensitif kepartaian dan menguasai strategi meraih kekuasaan. Sayangnya, sampai Pemilu ke tiga sejak dikeluarkannnya peraturan kuota, setiap kali Pemilu selalu didominasi oleh konstestan baru yang sebagian besar sangat awam, baik dengan dinamika kepartaian maupun dengan perspektif keterwakilan perempuan. Tentu saja ini menjadi hambatan besar dalam upaya mencapai percepatan jumlah dan kualitas politisi perempuan yang mumpuni dan berperspektif gender.

 

Sebagai salah satu akibat dari keengganan aktivis perempuan potential untuk terjun di arena politik praktis, kuota perempuan justru menjadi ajang ekspansi kekuasaan bagi para politisi korup dengan mengepakkan sayap kekuasaanya dan melempangkan kejayaan status quo. Mengapa? Karena merekalah yang ‘sudah siap’ secara politis memanfaatkan peluang ini. Telah banyak kita saksikan, bagaimana kepiawaian para politisi dalam ‘memodifikasi’ kuota untuk perempuan menjadi kuota untuk istri atau anak perempuan mereka. Untuk itu, implementasi kuota di badan-badan legislatif maupun eksekutif tampak nyata di tingkatan permukaan, tetapi secara substantif masih jauh dari tingkat memadai. Sebagian besar para perempuan yang mendapat ‘kue’ kuota adalah mereka yang mendapat kekuasaan warisan yang hampir tidak mempunyai misi pro-gender, juga tidak memiliki ikatan dengan perjuangan yang dimandatkan oleh peraturan sistem kuota.

 

Misalnya, dari 17 kepala daerah perempuan−dengan satu-satunya gubernur perempuan berstatus tersangka korupsi−2 walikota, and 14 bupati, sebagian besar adalah istri atau anak mantan kepala daerah yang tidak dapat bertarung lagi karena sudah berkuasa selama 2 periode berturut-turut. Meski ini tidak berarti bahwa kita harus mengganulir perempuan yang mendapat warisan kekuasaan dari laki-laki (ayah/suami), tetapi dari tipe-tipe politisi perempuan dengan latar belakang seperti ini, penting untuk kita perhatikan, bagaimana platform dan visi-misi mereka, apakah kita dapat mengundang mereka untuk bersama-sama membangun visi perjuangan politik yang pro dengan kepentingan perempuan?

 

Membangun Citra Politisi Perempuan

Dengan dominannya jumlah politisi perempuan yang mendapat warisan kekuasaan, dominan pula citra negatif politisi perempuan di masyarakat dan di media. Untuk itu, pengembangan koalisi lintas partai untuk membangun citra politisi perempuan yang lebih baik, melawan citra pemimpin perempuan yang negatif yang selama ini terlanjur melekat di mata masyarakat, bahwa politisi perempuan cenderung dangkal, elitis, korup, tidak sensitif dengan isu gender, atau justru bangga dengan pola kepemimpinan yang lebih maskulin (keras, tegas, tidak simpatik, dst.), sangatlah mendesak. Membiarkan citra politisi perempuan yang demikian, tentu akan terus mencederai potensi politisi perempuan ke depan. Apalagi dengan peran media yang tak lagi terbendung dalam membangun opini hampir di semua lapisan masyarat. Misalnya, akhir-akhir ini, media begitu gencarnya mempublikasikan sejumlah politisi perempuan yang terbelit dalam kasus korupsi. Tentu saja, secara umum ini sangat mempengaruhi citra politisi perempuan dalam Pemilu yang akan datang. Untuk itu, perlu segera ada counter balik untuk membangun kepercayaan masyarakat dan membentuk citra politisi perempuan yang bersih.

 

Untuk merebut kepercayaan masyarakat, politisi perempuan secara bersama-sama harus membuktikan bahwa mereka benar-benar bersih dan mampu bekerja untuk rakyat. Koalisi dan solidaritas antar sesama politisi perempuan lintas partai harus terus dibangun dan diaktifkan, terutama dalam melawan isu-isu yang sifatnya misoginis (anti perempuan) yang akan meruntuhkan citra politisi perempuan, apa pun partai yang menaunginya. Apalagi, sebagian besar citra partai politik tidak selalu positif di mata masyarakat. Sementara itu, budaya partai politik yang partriakal dan cenderung tertutup bagi perempuan-perempuan kapabel, tetaplah dominan. Bagi partai politik, kuota hanya sekedar urusan memenuhi kebutuhan administratif agar lolos dari sangsi KPU.

 

Tantangan dengan Pendatang Baru

Lembaga-lembaga perempuan terus bersama-sama mengupayakan pendampingan dan memfasilitasi pendidikan politik bagi caleg perempuan agar lebih matang dalam menghadapi pemilihan umum mendatang. Contohnya, awal Desember lalu WYDII bekerjasama dengan PUSKAPOL UI dengan didukung The Asia Foundation, menyelenggarakan Kursus Strategis Pemenangan Caleg Perempuan pada Pemilu 2014. Upaya ini juga terus diikuti dengan tahapan-tahapan lanjutan mendampingi caleg perempuan mempersiapkan diri. Kursus ini diikuti oleh representasi dari seluruh partai konstestan Pemilu (12 parpol), ditujukan bagi caleg perempuan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, khusus bagi mereka yang tidak sedang menjabat.

 

Kursus ini diikuti oleh 104 caleg perempuan yang berasal dari 15 kabupaten/kota/kodya di Jawa Timur, dibagi dalam 3 gelombang. Sebagain besar dari mereka berprofesi sebagai pendidik, baik dari tingkatan taman bermain hingga tingkat universitas; pengusaha; dan semua peserta adalah anggota aktif Muslimat, Fatayat, Aisyiah, organisasi petani, sayap parpol, pekerja sosial, KONI, KPPI, RT-RW, atau PKK. Materi yang disampaikan meliputi pengetahuan dan keterampilan teknis, yaitu; politik dan perempuan; makna keterwakilan politik bagi perempuan; sistem pemilu pada Pemilu 2014; hitung target suara di dapil; menyiapkan kampanye; dan mengamankan suara caleg perempuan. Meskipun, hampir sebagian besar peserta memiliki latar belakang keorganisasian yang cukup mapan tetapi persektif gender maupun latar belakang peraturan kuota mereka sangat kurang memadai, sangat awam, baik dengan jargon-jargon gender atapun peta politik secara umum. Kenyataan ini menjadi dilematik, di satu sisi situasi ini mengairahkan perjalanan sejarah demokrasi kita bahwa setiap kali Pemilu, selalu muncul ribuan jumlah Caleg perempuan baru, di satu lain kenyataan ini juga melelahkan sebab sistem politik kita harus menginvestasikan sejumlah besar sumber daya untuk mendidik calon baru dari tahap awal lagi. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan Caleg yang tidak berhasil tetapi mereka juga tidak kembali lagi di arena politik? Mengapa? Akankan tren pengulangan-pengulangan ini akan meningkat atau menurun dalam perjalanan proses demokrasi kita ke depan?

 

 

Mulai dari Awal Lagi

Langkah-langkah dasar yang kembali kita runut dalam pelatihan ini antara lain, mengajak peserta memahami makna politik, bahwa politik tidak hanya terkait dengan politik formal tetapi kehidupan sehari-hari juga politik. Terutama pada perempuan harus dimaknai personal is political, sehingga perempuan harus merebut politik formal untuk kepentingan perempuan. Dalam kursus ini beberapa landasan utama yang coba ditanamkan dan dipegang teguh oleh politisi perempuan meliputi:

 

• Perempuan harus berpolitik dan ada keterwakilan dalam parlemen sebab kepentingan perempuan tidak bisa diwakilkan;

 

Beberapa peserta pendatang baru di dunia politik mengalami kejutan-kejutan dengan realitas politik terkait peran dan tantangan yang harus dan akan mereka emban. Juga, tidak selalu pesan-pesan atau alur komunikasi dalam pelatihan sepenuhnya diproses peserta dengan secara positif. Dalam beberapa kesempatan, peserta mempertentangkan atau menolak nilai-nilai kesetaraan, misalnya dengan melihat dirinya sebagai caleg yang ‘netral gender’, bahkan ada peserta yang menyatakan ‘tidak setuju dengan kuota perempuan’. Bahkan, terjadi perdebatan cukup sengit ketika ditawarkan gagasan materi kampanye bersama, anti politik uang. Beberapa peserta menolak gagasan ini karena secara tidak langsung mereka menyatakan akan mempraktikan/memberikan uang kepada para pemilih, karena asumsi itulah yang diminta oleh konstituen. Setelah perdebatan panjang, akhirnya isu anti politik uang bisa diterima bersama.

 

Namun, tidak sedikit peserta yang juga merespon materi yang disampaikan dengan sikap positif. Berikut adalah contoh acak beberapa pandangan peserta pendatang baru atau pertama kali terjun di arena politik:

 

“Saya akan menerapkan materi yang saya pelajari hari ini. Sebagai wakil perempuan, seharusnya kita perjuangkan hal-hal yang menyangkut perempuan.Tapi bagi saya pribadi saya lebih senang pembahasan mengenai peran perempuan disegala bidang dan aspek...presentasi sesi Makna Keterwakilan Perempuan, sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tidak terlalu cepat supaya lebih mudah dipahami peserta.”(Warti, Caleg Kota Surabaya, PDIP)


“Luar biasa manfaatnya kursus ini bagi saya karena saya awam, saya ini nyemplung sebagai Caleg tanpa bekal, meraba-raba, lihat sebelah bagaimana, lihat yang itu bagaimana. Tapi dengan adanya acara ini, itu anugerah buat saya. Karena ilmunya banyak sekali, mulai dari apa yang diharapkan masyarakat, dengan keterwakilan kita sebagai caleg perempuan—yang katanya tadi ada affirmative action. Jadi kita ini termasuk caleg-caleg yang mendapat “afirmatif action.” Jadi kita harus bertanggung jawab untuk itu. Kalau kita nanti terpilih, maka kita harus fokus pada isu-isu perempuan, kita harus bisa mewujudkan problem-solvingnya itu tadi dengan dialog-dialog kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berseberangan, pihak-pihak yang menolak. Jadi kita harus kuat. Makanya, itu yang sedang saya pikir-pikir, karena ini kerja berat banget sebagai caleg perempuan yang mendapat kuota 30 persen itu ternyata ada tanggung jawabnya” (Ira Damayanti, Caleg Propinsi, Gerindra).


Berikut ini pandangan dua peserta yang telah lebih dari sekali mengikuti pelatihan yang hampir sama, satu diantaranya pernah memenangkan kursi legislative:

 

“Yang paling menarik dari kursus caleg perempuan adalah sesi penghitungan suara dan bagaimana mengamankan suara karena ini merupakan kegagalan saya di pileg tahun 2009 kemarin”.(Redatini, Caleg Kota Surabaya,Partai Golkar).


“Yang menarik dari pelatihan ini kita diajari bagaimana kita bisa mengitung target suara. Itu yang luar biasa. Karena biasanya itu caleg perempuan melaju saja. Jadi tidak tahu berapa sih harusnya suara yang dia peroleh. Ini pengalaman perempuan ketika dicalonkan, yang semangat banget dicalonkan perempuan.Tapi ketika sudah menjadi calon, partai apapun saya kira tidak lagi memperhatikan. pokoknya katut saja. Untungnya ada kursus seperti ini, bany strategi-strategi pemenangan yang tidak kita dapatkan dari partai” (Hamidah, Caleg Kota Mojokerto, PPP).


Secara umum, berangkat dari contoh kasus pelatihan ini, dalam konteks antusiasme pembelajaran dan laju pemahanan peserta cukup menjanjikan. Caleg perempuan, baik yang sudah berpengalaman maupun pendatang baru, memiliki kesungguhan untuk memanfatkan kesempatan dan meningkatkan kemampuannya memahami kebutuhan dasar seorang caleg. Peserta begitu antusias mempelajari tentang kebutuhan praktis untuk memenangkan suara, dimana sebagian besarpeserta masih awam dan belum pernah mendapatkan pengetahuan teknis kepemiluan, baik dari pihak partai maupun dari lembaga lain. Berdasarkan hasil evaluasi, berikut adalah beberapa capaian peserta di tingkat pemahaman:

 

• Meski baru pertama kali diajarkan cara menghitung suara dan berapa suara yang harus didapat agar terpilih, peserta menyatakan mereka sudah dapat melakukan penghitungan;

 

• Peserta menyatakan mendapatkan wawasan terkait strategi pengamanan suara, namun mereka masih membutuhkan informasi yang lebih mendalam terkait di tahapan mana, yang paling rentan suara hilang dan bagaimana penyelenggara Pemilu menjamin tidak terjadi pelanggaran semacam ini. Mereka juga mengharapkan adanya narasumber dari KPU yang bisa menjawab langkah KPU untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara;

 

• Namun hampir semua peserta tidak memahami sistem pemilukarena selain mereka tidak pernah membaca UU Pemilu, pemahaman mereka tentang sistem Pemilu juga masih rendah. Selain karena peserta tidak pernah mendapatkan pendidikan sistem pemilu dari partainya masing-masing, terkait juga dengan sistem seleksi dari calon partai yang tidak memadai;

 

• Peserta memahami materi kampanye dengan baik dan masing-masing peserta saling bertukar strategi kampanye;

 

• Hal yang paling mengkawatirkan peserta adalah praktik jual beli suara di semua tingkatan penghitungan suara, sehingga pelatihan akan lebih lengkap dan memuaskan apabila panitia dapat mendatangkan penyelenggara pemilu (KPU) untuk memahami langkah KPU dalam mengantisipasi pelanggaran rekap suara.

 

Meski lamban tetapi progress yang dicapai peserta yang rata-rata berangkat dari titik nol, tidak boleh diabaikan.Toh, pada kenyataannya tidak semua politisi laki-laki lebih kapabel dari politisi perempuan. Hanya karena kita terkungkung dalam budaya partriakal yang kental, masyarakat cenderung memaklumi dan menggabaikan ketidakkompetenan politisi laki-laki. Sebaliknya, sorotan kepada politisi perempuan, dimana pun dan di tingkat apa pun, cenderung berlebihan. Masyarkat bias gender telah terpola untuk cenderung menimpakan dosa satu orang politisi perempuan kepada seluruh politisi perempuan. Untuk itu, penting juga untuk dipahami para Caleg perempuan bahwa meraih kursi, bukan satu-satunya tujuan utama maju dalam arena politik, tetapi pendidikan politik pada masyarakat dan pembelajaran diri dalam jangka panjang, juga sangat penting.

 

Terlebih, sangatlah penting bagi Caleg perempuan untuk kembali ke arena politik, meskipun mereka telah gagal di kali pertama mereka terjun di arena politik. Daya tahan dan kematangan perempuan dalam memahami pentingnya meraih kekuasaan untuk melakukan perubahan adalah hal prinsipil.Toh, dalam kesehariannya perempuan sudah terbiasa dengan pengaturan dan kontrol kekuasaan, dengan konteks yang berbeda-beda. Kalangan laki-laki yang bersikukuh menetralisir jabatan-jabatan publik dari perempuan sangat beralasan. Salah satunya, kecemasan mereka akan keharusan untuk power-sharing dengan perempuan di segala lini. dirumah, juga diluar rumah. Yang pasti, keharusan power-sharing di wilayah publik akan membatasi potensi arogansi laki-laki di wilayah domestik.